Kebijakan Pembatasan Mobilitas selama Cuti Hari Raya Idul Fitri 1414H

IPB Mengatur Tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti bagi Pegawai IPB Dalam Masa Pandemi COVID-19 merujuk pada Surat Edaran KemenpanRB no 08 Tahun 2021, lebih lanjut dapat diakses di laman ini https://covid19care.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/7364Surat-Edaran-Pembatasan-Kegiatan-Bepergian-Ke-Luar-Daerah-Dan-Atau-Mudik-Dan-Atau-Cuti-Bagi-Pegawai-IPB-Dalam-Masa-PanDemi-COVID-19.pdf

Kebijakan IPB tentang Bantuan Biaya KBM Semester Genap 2020/2021

Menindaklanjuti Edaran Rektor IPB Nomor: 1876/IT3/KM/01/01/P/T/2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan KBM Semester Genap, maka untuk proses pencairan Bantuan Biaya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap TA 2020/2021 bagi mahasiswa multistrata, dimana dalam butir B.1. disebutkan adanya fasilitasi biaya untuk belajar mandiri selama semester genap.

Info selanjutnya dapat diakses di laman https://covid19care.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/PEngumuman-Bantuan-Biaya-KBM-updateSIMAK.pdf

Prof Dr Hari Wijayanto Paparkan Strategi Penguatan Kerangka Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Prof Dr Hari Wijayanto Paparkan Strategi Penguatan Kerangka Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Oleh sebab itu , keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik.

Terkait keterbukaan informasi publik terutama data, Prof Dr Hari Wijayanto, Guru Besar IPB University bidang Statistika mengatakan strategi peningkatan mutu data dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan dan definisi variabel sejelas mungkin. Apabila pengisian dilakukan secara mandiri maka perlu meminta menyertakan bukti, melakukan verifikasi antara data dokumen dengan data yang ada di lapangan, serta meminta penilaian yang independen.

Lebih lanjut ia menjelaskan, indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ditentukan melalui indikator penyusunan yang benar-benar mencerminkan KIP serta instrumen pengukurannya menjamin dapat menghasilkan. “Selain itu, diperlukan data yang berkualitas yaitu validitas dan reabilitasnya tinggi serta Indeks yang dibangun dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dari indikator-indikator penyusunannya,” tambahnya ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Komunikasi Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama dengan Komisi Informasi Pusat, 27/11.

 

Dalam pemaparannya, Prof Hari menyampaikan kriteria instrumen yang baik antara lain memiliki validitas, reliabilitas, sensitivitas, obyektivitas, dan fisibilitas yang tinggi. Validitas yang dimaksud adalah mampu mengukur apa yang ingin diukur, reliabilitas maknanya adalah hasil pengukuran konsisten jika diulang, sensitivitas maknanya adalah mampu membedakan adanya variasi karakteristik-karakteristik yang diukur, obyektivitas maknanya bebas dari pendapat dan penilaian subyektif, dan fisibilitas maknanya adakah mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi/keterbatasan yang ada.

“Secara umum, aspek yang diharapkan untuk membangun indeksnya. Umumnya sudah bagus, namun kekurangannya adalah adanya under estimate proses keterbukaan informasi publik. Akhirnya ini dapat menyebabkan indikator yang tidak penting mendominasi,” jelasnya. (SMH/RA)

Kata kunci: Strategi, Indeks, KIP, Guru Besar IPB

Kategori: SDGs-17,
========================

Siaran Pers
IPB University
No 1522/SP.BIRKOM.IPB/XI/2020
Bogor, 28 November 2020

Biro Komunikasi
IPB University
http://ipb.ac.id

Homepage


http://greencampus.ipb.ac.id
http://covid19care.ipb.ac.id
Telp: 0251-8622642
WA : 0813-1114-5893
Email: biro.komunikasi@apps.ipb.ac.id
Fb: @ipbuniversity
Twitter : @ipbofficial
IG : @ipbofficial
Line : @ipbuniversity

IPB University Konsisten Informatif Selama 3 Tahun Versi Komisi Informasi Pusat

IPB University Konsisten Informatif Selama 3 Tahun Versi Komisi Informasi Pusat

IPB University lagi-lagi dinobatkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020. Sebelumnya selama dua tahun berturut-turut yaitu 2018 dan 2019, IPB University selalu menjadi kampus yang masuk klaster Informatif dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ini.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Prof Dr KH Ma’ruf Amin kepada Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria pada acara Penganugerahan yang dilakukan secara daring, Kamis (25/11).

 

 

“Penganugerahan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat,” terang Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun ini diberikan kepada Badan Publik yang memenuhi Kualifikasi Informatif meliputi Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Prof Dr KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyebut, ajang ini merupakan ajang untuk mengapresiasi badan publik yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

“Kepada badan publik yang mendapatkan kualifikasi informatif, saya ucapkan selamat atas pencapaiannya. Teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga serta mengembangkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik lagi. Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, saya berharap tahun depan seluruhnya dapat memenuhi kualifikasi informatif dengan komitmen dan strategi, yang tepat saya yakin hal itu bisa diwujudkan,” kata Prof Ma’ruf Amin.

Adapun badan publik yang masih berada dalam kualifikasi cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif, Wakil Presiden RI mendorong untuk terus melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi dalam setiap akses pelayanan informasi publik.

Atas capaian ini, Rektor IPB University, Prof Dr Arif mengungkapkan rasa syukur karena IPB University mampu mempertahankan prestasi yang baik ini. “Semoga prestasi ini semakin menyemangati kita semua untuk terus mewujudkan Good University Governance. Prestasi ini tak lepas dari peran seluruh stakeholders IPB University dalam memberikan pelayanan publik, khususnya Biro Komunikasi yang selama ini memberikan pelayanan informasi maupun dalam publikasi atau pemberitaan yang luas dan tak henti-henti baik melalui website, media sosial, media massa, media luar ruangan, maupun media internal dan karya-karya lainnya,” jelas Rektor.

Keyword: Keterbukaan Informasi Publik, Kluster Informatif, IPB Badan Publik Informatif

Kategori SDGs: SDGs-16
========================

Siaran Pers
IPB University
No 1497/SP.BIRKOM.IPB/XI/2020
Bogor, 25 November 2020

Biro Komunikasi
IPB University
http://ipb.ac.id

Homepage


http://greencampus.ipb.ac.id
http://covid19care.ipb.ac.id
Telp: 0251-8622642
WA : 0813-1114-5893
Email: biro.komunikasi@apps.ipb.ac.id
Fb: @ipbuniversity
Twitter : @ipbofficial
IG : @ipbofficial
Line : @ipbuniversity