Prof Dr Hari Wijayanto Paparkan Strategi Penguatan Kerangka Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Prof Dr Hari Wijayanto Paparkan Strategi Penguatan Kerangka Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Oleh sebab itu , keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik.

Terkait keterbukaan informasi publik terutama data, Prof Dr Hari Wijayanto, Guru Besar IPB University bidang Statistika mengatakan strategi peningkatan mutu data dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan dan definisi variabel sejelas mungkin. Apabila pengisian dilakukan secara mandiri maka perlu meminta menyertakan bukti, melakukan verifikasi antara data dokumen dengan data yang ada di lapangan, serta meminta penilaian yang independen.

Lebih lanjut ia menjelaskan, indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ditentukan melalui indikator penyusunan yang benar-benar mencerminkan KIP serta instrumen pengukurannya menjamin dapat menghasilkan. “Selain itu, diperlukan data yang berkualitas yaitu validitas dan reabilitasnya tinggi serta Indeks yang dibangun dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dari indikator-indikator penyusunannya,” tambahnya ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Komunikasi Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama dengan Komisi Informasi Pusat, 27/11.

 

Dalam pemaparannya, Prof Hari menyampaikan kriteria instrumen yang baik antara lain memiliki validitas, reliabilitas, sensitivitas, obyektivitas, dan fisibilitas yang tinggi. Validitas yang dimaksud adalah mampu mengukur apa yang ingin diukur, reliabilitas maknanya adalah hasil pengukuran konsisten jika diulang, sensitivitas maknanya adalah mampu membedakan adanya variasi karakteristik-karakteristik yang diukur, obyektivitas maknanya bebas dari pendapat dan penilaian subyektif, dan fisibilitas maknanya adakah mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi/keterbatasan yang ada.

“Secara umum, aspek yang diharapkan untuk membangun indeksnya. Umumnya sudah bagus, namun kekurangannya adalah adanya under estimate proses keterbukaan informasi publik. Akhirnya ini dapat menyebabkan indikator yang tidak penting mendominasi,” jelasnya. (SMH/RA)

Kata kunci: Strategi, Indeks, KIP, Guru Besar IPB

Kategori: SDGs-17,
========================

Siaran Pers
IPB University
No 1522/SP.BIRKOM.IPB/XI/2020
Bogor, 28 November 2020

Biro Komunikasi
IPB University
http://ipb.ac.id

Homepage


http://greencampus.ipb.ac.id
http://covid19care.ipb.ac.id
Telp: 0251-8622642
WA : 0813-1114-5893
Email: biro.komunikasi@apps.ipb.ac.id
Fb: @ipbuniversity
Twitter : @ipbofficial
IG : @ipbofficial
Line : @ipbuniversity

IPB University Konsisten Informatif Selama 3 Tahun Versi Komisi Informasi Pusat

IPB University Konsisten Informatif Selama 3 Tahun Versi Komisi Informasi Pusat

IPB University lagi-lagi dinobatkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020. Sebelumnya selama dua tahun berturut-turut yaitu 2018 dan 2019, IPB University selalu menjadi kampus yang masuk klaster Informatif dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ini.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Prof Dr KH Ma’ruf Amin kepada Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria pada acara Penganugerahan yang dilakukan secara daring, Kamis (25/11).

 

 

“Penganugerahan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat,” terang Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun ini diberikan kepada Badan Publik yang memenuhi Kualifikasi Informatif meliputi Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Prof Dr KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyebut, ajang ini merupakan ajang untuk mengapresiasi badan publik yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

“Kepada badan publik yang mendapatkan kualifikasi informatif, saya ucapkan selamat atas pencapaiannya. Teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga serta mengembangkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik lagi. Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, saya berharap tahun depan seluruhnya dapat memenuhi kualifikasi informatif dengan komitmen dan strategi, yang tepat saya yakin hal itu bisa diwujudkan,” kata Prof Ma’ruf Amin.

Adapun badan publik yang masih berada dalam kualifikasi cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif, Wakil Presiden RI mendorong untuk terus melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi dalam setiap akses pelayanan informasi publik.

Atas capaian ini, Rektor IPB University, Prof Dr Arif mengungkapkan rasa syukur karena IPB University mampu mempertahankan prestasi yang baik ini. “Semoga prestasi ini semakin menyemangati kita semua untuk terus mewujudkan Good University Governance. Prestasi ini tak lepas dari peran seluruh stakeholders IPB University dalam memberikan pelayanan publik, khususnya Biro Komunikasi yang selama ini memberikan pelayanan informasi maupun dalam publikasi atau pemberitaan yang luas dan tak henti-henti baik melalui website, media sosial, media massa, media luar ruangan, maupun media internal dan karya-karya lainnya,” jelas Rektor.

Keyword: Keterbukaan Informasi Publik, Kluster Informatif, IPB Badan Publik Informatif

Kategori SDGs: SDGs-16
========================

Siaran Pers
IPB University
No 1497/SP.BIRKOM.IPB/XI/2020
Bogor, 25 November 2020

Biro Komunikasi
IPB University
http://ipb.ac.id

Homepage


http://greencampus.ipb.ac.id
http://covid19care.ipb.ac.id
Telp: 0251-8622642
WA : 0813-1114-5893
Email: biro.komunikasi@apps.ipb.ac.id
Fb: @ipbuniversity
Twitter : @ipbofficial
IG : @ipbofficial
Line : @ipbuniversity

Bincang Keterbukaan Informasi Publik untuk Gugus Komunikasi dan Ormawa IPB University

Siaran Pers
IPB University
No 1463/SP.BIRKOM.IPB/XI/2020
Bogor, 18 November 2020

Bincang Keterbukaan Informasi Publik untuk Organisasi Kemahasiswaan dan Gugus Komunikasi IPB University

Romanus Ndau Lendong, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat RI menjadi narasumber dalam agenda Bincang Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh IPB University, (18/11). Romanus mengawali pemaparannya dengan kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya hoaks atau berita bohong menyebar luas karena orang tidak bijak dalam bermedsos. Hal tersebut menurut Romanus menyebabkan terjadinya ekslusivisme, intoleransi, serta kebebasan berpendapat namun minus tanggung jawab.

“Saat ini kita rasakan informasi seperti badai dan kita kesulitan untuk memverifikasinya. Karena di media sosial kebenaran dan kebohongan terasa sama-sama meyakinkan,” kata Romanus.

Romanus Ndau mengutip ucapan beberapa tokoh seperti Francis Bacon, Thomas Jeffersin, James Madison, serta John Naisbit bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Keterbukaan informasi bahkan sangat berkaitan dengan kesejahteraan. Romanus mencontohkan kasus kelaparan 1943 di daerah Bengali, India yang terjadi karena kurangnya informasi, karena di saat yang sama daerah-daerah di sekitarnya justru mengalami kelimpahan produksi. Sebaliknya negara Qatar dan Luxemburg yang memiliki pendapatan tinggi karena keterbukaan informasi memudahkan aktivitas investasi di kedua negara tersebut.

Visi Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang (UU) No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa negara menjamin hak warganya untuk mendapatkan informasi dengan tujuan mengembangkan diri dan lingkungan sosial, membangun harmoni sosial dengan mencegah prasangka, serta untuk Indonesia bersatu, maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

“Jadi IPB University ini jangan jadi menara gading. Kalau Anda punya informasi dan pengetahuan Anda bisa mengembangkan diri dan lingkungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Romanus juga menyampaikan definisi informasi publik. “Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik. Banyak yang salah mengira bahwa ucapan pejabat sudah pasti informasi publik. Padahal belum tentu, bisa jadi itu hanya opini pribadi,” ujar Romanus.

Informasi publik dikategorikan menjadi empat. Pertama adalah informasi yang diumumkan secara berkala. Kedua, informasi yang diumumkan serta-merta yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan kepentingan yang mendesak. Ketiga, informasi yang harus selalu tersedia setiap saat berupa hasil keputusan, pertimbangan, dan rencana kerja. Keempat, informasi yang dikecualikan yakni yang berkaitan dengan rahasia dan data pribadi.

“Sekarang sedang dirancang UU Perlindungan Data Pribadi. Karena banyak data pribadi yang disalahgunakan. Informasi pribadi kita adalah aset bagi para pengusaha,” jelas Romanus.

Di akhir sesi, Romanus mengajak mahasiswa agar meningkatkan kekuatan pembelajaran yang kritis. Karena mahasiswa adalah penentu masa depan, maka harus menjadi energi kemajuan negeri untuk terus berinovasi. Semua itu berawal dari keaktifan mahasiswa untuk mencari informasi dan pengetahuan, menumbuhkan budaya ilmiah, dan menghindari budaya membicarakan sesuatu yang belum pasti (bergosip). (SWP/Zul)

Keyword : Hoaks, Informasi Publik, IPB University, Keterbukaan Informasi Publik

Kategori SDGs: SDGs-10
========================
Biro Komunikasi
IPB University
http://ipb.ac.id

Homepage


http://greencampus.ipb.ac.id
http://covid19care.ipb.ac.id
Telp: 0251-8622642
WA : 0813-1114-5893
Email: biro.komunikasi@apps.ipb.ac.id
Fb: @ipbuniversity
Twitter : @ipbofficial
IG : @ipbofficial
Line : @ipbuniversity

Materi Seminar Hari Hak Anda Untuk Tahu Sedunia 2020

Acara seminar yang dimoderatori oleh Ahli Komunikasi Unair Suko Widodo menghadirkan narasambur yaitu Ahmad Hanafi dari (FoINI/Freedom of Information Network Indonesia), Juri Ardiantoro Deputi IV Kantor Staf Presiden, Perwakilan Unesco Dr Ming Kuok LIM serta penjelasan singkat dari Ketua Komisi Informasi Pusat I Gede Narayana.

Juri Ardiantoro  menjelaskan bahwa pada saat awal covid, presiden sudah memerintahkan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, itu merupakan suatu komitmen presiden terkait keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik dirasa sangat penting di masa pandemi saat ini. Pemerintah menyedikan berbagai informasi data, agar pemerintah juga dapat memantau kinerja apa saja yang telah dilakukan oleh aparat pemerintahan, dan apa saja yang telah dilakukan masyarakat. Infromasi yang valid yang diberikan badan publik pemerintah dirasa sangat krusial, agar dapat mencegah dan mengurangi potensi konflik di masyarakat

Berikut manfaat keterbukaan informasi publik:

  1. bagian dari edukasi ke masyarakat
  2. membuka ruang partisipatif masyarakat karena pandemi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri
  3. clean & good governance
  4. mendorong reformasi birokrasi.

Berikut tantangan keterbukaan informasi publik:

  1. Komunikasi pemerintah ke rakyat berjarak, karena pertemuan fisik dibatasi.
  2. sebelumnya presiden bisa bertemu rakyat langsung, sehingga bahasa komunikasi non verbal kepedulian presiden dan pemerintah bisa tersampaikan
  3. Pandemi membuat masyarakat gelisah sehingga mudah terbawa farming persepsi negatif terhadap pemerintah dan hoax
  4. proses sinkronisasi data
  5. proses update data
  6. data penduduk yang layak menerima bansos terus bergerak
  7. pandemi covid adala hal baru sehingga pemerintah perlu berproses dalam penggunaan istilah komunikaasi dan cara penanganan

Berikut tugas dan fungsi tim komunikasi kedeputian IV kantor staf presiden republik indonesia berdasarkan perpres nomor 83 tahun 2019:

  1. pengelolaan isu strategis
  2. pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan
  3. pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi

Saat pandemi seperti ini, pemerintah membuka diri untuk masukan dari masyarakat dan membuka informasi-informasi yang dimiliki pemerintah, pemrintah tidak bisa bekerja sendiri. Menangani pandemi porsi terbesarnya adalah bagaimana masyarakat percaya kepada pemerintah.

Dr Ming Kuok LIM menjelaskan bahwa Access to Information, Saving Lives, Building Trust, Bringing Hope. Pada tahun 1985, hanya 10 negara yang memiliki UU akses ke informasi. Adanya peningkatan pada tahun 2019, 126 negara memiliki  Uu akses ke informasi.  Akses universal ke informasi secara intrinsik terkait dengan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Integral dalam Hak Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers.  Sejak tahun 2015, UNESCO mendeklarasikan tanggal 28 September sebagai Hari Internasional untuk akses Universal ke Informasi. Dalam tema global 2020: “Menyelamatkan nyawa, Membangun kepercayaan, Membawa Harapan”

UNESCO sebagai badan pengawas untuk pemantauan global kemajuan akses publik ke informasi  (SDG) untuk indikator 16.10.2. “Jumlah negara-negara yang mengadopsi dan menerapkan jaminan konstitusional, undang-undang dan/atau kebijakan untuk akses publik ke informasi ” ungkapnya.

Dua kata kunci “adopsi” dan “implementasi ” yaitu

  • Apakah sebuah negara memiliki jaminan konstitusi atau adopsikan UU dan kebijakan untuk akses publik kepada informasi?
  • Apakah jaminan konstitusi, kebijakan dan/atau kebijakan mencerminkan perjanjian internasional?
  • Mekanisme implementasi apa yang ada di sebuah negara untuk implementasi optimal?

Membangun kesadaran dimulai dengan Voluntary National Review yang terdiri dari 47 negara berpartisipasi VNR  di tahun 2019 . 28 dari 47 negara itu, melaporkan indikator SDG 16.10.2. UNESCO terlibat dalam 21 negara ini yang dilaporkan indikator 16.10.2 dan di Indonesia, VNR ini dilakukan KIP dan stakeholder yang lain termasuk CSO dan media.

Implementasi Akses ke Informasi pada lembaga khusus seperti Komisi Informasi adalah lebih efektif; Kemandirian lembaga pengawas juga menjadi faktor penting;  dan Lembaga harus ada kekuatan untuk mengatasi masalah yang mereka temukan.

Menurut penelitian UNESCO terhadap 28 negara VNR 2019:

  • Sebesar 93% dari semua banding dilaporkan telah diselesaikan ( sangat positif)
  • Jumlah pengajuan banding sangat beragam: 3.500/ tahun hingga 3/tahun, dan jumlah hari untuk menyelesaikan permintaan: 50%=31-60 hari, 50% lebih 60 hari dan 79% mempublikasikan laporan tahunan

Kesimpulan:

  1. Akses ke informasi dengan demikian muncul sebagai norba baru dalam pembangunan berkelanjutan;
  2. Lembaga pengawas khusus, yaitu hanya berfokus pada Akses ke Informasi, bertentangan dengan badan multiguna dan optimal;
  3. Sementara terdapat kemajuan, pemerintah harus meningkatkan kualitas implementasi UU akses ke Informasi
  4. Kebutuhan untuk pengembangan pengarsipan

Ahmad Hanafi menyampaikan tentang Koalisi Masyarakat Sipil yang bergerak untuk fokus isu-isu mengenai tranparansi yang berasal dari KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik).

Saat ini ada buku yang baru diluncurkan yaitu mengenai keterbukaan informasi di Indonesia dari stagnan menuju regresi (penurunan) dengan banyak intoleransi, disfungsi lembaga representasi dikarenakan situasi dan kondisi yang kita hadapi bersama saat ini (pandemi covid-19). “Kami ingin sedikit berefleksi atas apa yang sudah kami lakukan ataupun yang kami lihat dalam kerangka yang dibuat oleh salah satu Profesor dari Harvard University (Archon Fung) ada 3 tahapan/kerangka setelah adanya KIP atau kerangka untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi pada suatu negara yaitu Information on Demand, Full Disclosure dan Targeted Transparency” jelasnya.

  1. Information on Demand; Tujuan utamanya adalah pemenuhan hak untuk tahu. Kebijakan-kebijakan/Transparansi diarahkan pada pemenuhan kemudahan akses. Pada UU KIP mewajibkan setiap badan publik yang menerima dana dari APBN/APBD (Badan Publik) wajib membuka/menyediakan akses dengan membentuk PPID. Tantangan utama sekarang ini belum semua PPID terbentuk terutama di daerah-daerah level Kabupaten/Kota baik itu institusi daerah ataupun vertical.
  2. Full Disclosure; Setelah memiliki infrastruktur maka informasi tersebut harus dipermudah aksesnya oleh Badan Publik. Oleh karena itu berbagai kebijakan transparansi diarahkan pada pemenuhan kepentingan publik. Tantangan saat ini adalah penyediaan informasi, arsip dan digitalisasi.
  3. Targeted Transparency; Yaitu adanya tujuan spesifik yang disediakan untuk memperoleh feedback dari publik/warga negara berupa aksi konkrit yang akan dilakukan oleh warga negara tesebut. Contohnya ketika kita mengharapkan publik datang berbondong-bondong ke TPS maka harus diumumkan kapan, cara dan dimana pencoblosannya. Tantangan yang dihadapi adalah pemerintah harus memposisikan diri sebagai konten creator dan tempat menyediakan aktor-aktor supaya meminimalisir berita-berita palsu dan untuk mendistribusi informasi itu sendiri.

Bagaimana menerapkan 3 kerangka tadi pada saat pandemi sekarang ini.

  1. Kebijakan penanggulangan Covid-19. Dibahas pada PERPU no. 1 Tahun 2020 (Perpu Corona) dan turunannya menjadi bansos atau BLT untuk corona. Ada beberapa temuan yaitu
    • Masyarakat tidak memperoleh informasi dengan jelas bagaimana mengakses bansos atau mengontrol data penerima sebagai update data.
    • Tidak ada akses informasi anggaran secara detail di Kementerian Sosial. Dikarenakan menurut para ahli Covid ini bisa sampai tahun 2022 apabila tidak dilakukan update maka akan timbul kericuhan.
  2. Pemilihan kepala daerah.
    • Keputusan-keputusan KPU di Jawa Timur per tahapan seharusnya dapat segera diumumkan sehingga publik bisa memantau dan berpartisipasi dikarenakan informasi tersebut bersifat serta merta.
    • Di beberapa daerah, website KPU tidak aktif
    • Dikarenakan pandemi ini maka ada 82 juta jiwa yang akan berpotensi terhadap penyebaran Covid ini, sehingga harus ada transparansi untuk memperkecil potensi ini.
  3. Harus ada prioritas Covid untuk pemeringkatan klasterisasi yanga akan datang.

PPID IPB Hadiri World Right To Know Day 2020 secara Daring

Tahun ini Kembali Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan peringatan World Right To Know Day (RTKD) 2020 atau Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia secara daring menggunakan platform zoom dan live youtube di channel Komisi Informasi Pusat (28/9).
Dalam sambutannya Sekretaris Komisi Informasi Pusat, MH Munzaer menyampaikan bahwa fokus peringatan RTKD kali ini adalah Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dengan Adaptasi Kebiasaan Baru.

“Indonesia merupakan negara kelima di Asia yang menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya peringatan Hari Hak untuk Tahu ini diharapkan dapat mencerdaskan seluruh masyarakat dunia terhadap pentingnya informasi publik,” jelasnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dalam sambutannya menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik dapat neningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan momentum Hari Hak untuk Tahu ini, mari kita laksanakan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat meningkat kesejahteraannya,” ungkapnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof Dr KH Ma’ruf Amin sebagai pembicara kunci menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan komitmen untuk melaksanakan pembangunan nasional, KIP merupakan elemen yang baik dan bersih sebagai jaminan bagi warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia secara transparan dan akuntabel. “KIP sebagai ruh demokrasi yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi” ujarnya.

Di penghujung sambutannya ia mengajak dan mengingatkan semangat gotong royong untuk menanggulangi berbagai masalah bersama di masa pandemi ini. “Badan publik harus mengambil peran mengedukasi masyarakat agar Hak untuk Tahu dipahami masyarakat luar. Perlu dilakukan akselerasi peningkatan pengetahuan KIP agar kesadaran masyarakat meningkat dan berpartisipasi aktif sesuai bidang masing-masing, ” ungkapnya.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Arif Satria sebagai wakil badan publik dengan predikat Informatif menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia melalui tayangan video. “IPB membuka informasi publik karena penting, sebagai bukti pertanggungjawaban IPB sebagai badan publik agar senantiasa publik tahu tentang apa-apa yang telah dikerjakan, yang telah dicapai dan yang ada di IPB. Informasi tersebut khususnya adalah inovasi IPB yang telah dikembangkan dan diperlukan bagi perkembangann masyarakat. Selamat memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Buka Informasi Publik, Hak anda Untuk Tahu,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro. “Badan Publik diharapkan menyampaikan narasi positif setiap hari tentang capaian riset dan inovasi untuk kemaslahatan bangsa, jaga suasana kondusif dan damai dengan Keterbukaan Informasi Publik, ” ungkapnya. Lebih lanjut ia berpesan, “Ingat, siapapun Anda bertanggung jawab terhadap generasi penerus. Tetap inovatif, kerja cerdas, bersinegi dan berkolaborasi,” tegasnya.

 

 

 

 

Acara seminar yang dimoderatori oleh Ahli Komunikasi Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo ini menghadirkan narasumber Ahmad Hanafi (Freedom of Information Network Indonesia/FoINI), Juri Ardiantoro (Deputi IV Kantor Staf Presiden), Dr Ming Kuok LIM (UNESCO), dan Gede Narayana (Komisi Informasi Pusat).

Juri Ardiantoro mengatakan, “Keterbukaan Informasi Publik sangat penting di masa pandemi saat ini. Pemerintah menyediakan berbagai informasi data, agar pemerintah juga dapat memantau kinerja apa saja yang telah dilakukan oleh aparat pemerintahan, dan apa saja yang telah dilakukan masyarakat. Informasi yang valid yang diberikan badan publik pemerintah dirasa sangat krusial, agar dapat mencegah dan mengurangi potensi konflik di masyarakat, ” jelasnya.

Dr Ming Kuok LIM mengatakan, “Pada tahun 1985, hanya 10 negara yang memiliki undang-undang yang menjamin akses ke informasi. Ada peningkatan pada tahun 2019 menjadi 126 negara yang telah memiliki undang-undang tentang akses ke informasi. Lebih lanjut dikatakannya, sejak tahun 2015, UNESCO mendeklarasikan tanggal 28 September sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal ke Informasi.

 

 

 

 

Ahmad Hanafi menyampaikan tentang Koalisi Masyarakat Sipil yang bergerak untuk fokus isu-isu mengenai tranparansi  yang berasal dari Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). “Saat ini ada buku yang baru diluncurkan yaitu mengenai keterbukaan informasi di Indonesia dari stagnan menuju regresi (penurunan) dengan banyak intoleransi, disfungsi lembaga representasi dikarenakan situasi dan kondisi yang kita hadapi bersama saat ini yaitu pandemi COVID-19. Dikatakannya, tantangan utama sekarang ini belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasu (PPID) terbentuk terutama di daerah-daerah level Kabupaten/Kota. (YDI)

World Right To Know Day 2020 secara Daring