Studentportal: Satu Aplikasi untuk Seluruh Kebutuhan Mahasiswa IPB University

IPB University melalui Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital (DSITD) meluncurkan Studentportal. Sebuah super apps yang ditujukan untuk mengakomodir seluruh keperluan mahasiswa, baik akademik maupun non akademik.

“Alhamdulillah IPB University terus melakukan percepatan transformasi digital. Hari ini saya melaunching satu super apps, yaitu Studentportal yang memberikan informasi layanan untuk mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik akademik maupun non akademik,” kata Rektor IPB University, Prof Arif Satria.

Sebelumnya, lanjutnya, informasi dan pelayanan keperluan akademik dan non akademik dilakukan secara terpisah. Untuk akademik, akses dilakukan lewat Sistem Informasi Akademik (SIMAK). Sementara Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIMAWA) diperlukan untuk kebutuhan non akademik. Dengan Studentportal, kini keduanya menjadi terintegrasi.

“Anda juga bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Learning Management System (LMS), enrichment course yang menjadi bagian dari K2020, informasi beasiswa dan berbagai update lainnya. Sehingga layanan baru ini membantu proses pembelajaran anda,” terang Prof Arif.

Secara lengkap, fitur akademik yang tersedia di Studentportal antara lain jadwal kuliah, jadwal ujian, rekapitulasi studi, kehadiran, tugas akhir, kalender akademik, jadwal prodi, rencana studi dan kelulusan. Mahasiswa juga dapat mengakses fitur lainnya seperti informasi beasiswa, aktivitas MBKM, sertifikat kompetensi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Uang Kuliah Tunggal, catatan kuliah, chat, notifikasi, dan sebagainya.

Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital, Ir Julio Adisantoso, MKom menjelaskan, Studentportal telah dilengkapi berbagai fitur baru yang semakin memudahkan mahasiswa dalam layanan dan informasi. Di antaranya fitur catatan kuliah, chatting dan notifikasi.

“Jadi mahasiswa bisa menyimpan catatan kuliah di sini. Studentportal juga memungkinkan untuk chatting antar sesama mahasiswa atau dosen. Lalu untuk fitur notifikasi, misalnya mahasiswa akan tahu apakah pengajuan tanda tangan mereka sudah selesai atau belum, akan ada notifikasinya,” sebut Dosen Departemen Ilmu Komputer IPB University ini.

Selain itu, lanjutnya, aplikasi yang sudah dirancang sejak awal tahun 2021 ini, diciptakan melalui hasil survei terhadap mahasiswa. Sehingga fitur-fitur terbaru yang tersemat di dalamnya adalah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan mahasiswa.

“Tampilan UI/UX nya juga kami minta mahasiswa untuk mereview, apakah sudah cocok atau belum dengan mahasiswa. Sehingga Studentportal ini kami harapkan betul-betul memberikan kemudahan berbagai pelayanan dan aktivitas bagi mahasiswa IPB University,” tandasnya.

Untuk dapat merasakan kenyamanan dan fitur terbaru dari Studentportal, mahasiswa dapat mengakses melalui laman studentportal.ipb.ac.id. (Rz/Zul)

Published Date : 08-Oct-2021

Resource Person : Prof Arif Satria, Ir Julio Adisantoso

Keyword : Studentportal, IPB University, mahasiswa, aplikasi, IPB University

Waspada Penipuan Mengatasnamakan Dosen IPB University

INFORMASI PENTING
IPB University
No 02/INFO.BIRKOM.IPB/V/2021
Bogor, 30 September 2021

Yth Bapak/Ibu/Saudara
Keluarga Besar IPB University

Kami menerima laporan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa baru IPB University bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban penipuan. Penipu mengaku sebagai dosen IPB University yang bekerja di bagian pemutakhiran data mahasiswa dan meminta korban untuk mentransfer sejumlah dana. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar IPB University untuk waspada terhadap aksi-aksi semacam ini.

=============
Biro Komunikasi
IPB University
http://ipb.ac.id
http://greencampus.ipb.ac.id
http://covid19care.ipb.ac.id
Telp: 0251-8622642
WA : 0813-1114-5893
Email: biro.komunikasi@apps.ipb.ac.id
Fb: @ipbuniversity
Twitter : @ipbofficial
IG : @ipbofficial
Line : @ipbuniversity

Tim PPID IPB Hadir dalam Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Komisi Informasi Pusat (KIP) mengadakan acara Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) secara daring melalui zoom meeting serta disiarkan langsung pada Kanal Youtube Komisi Informasi Pusat, Jum’at 24 September 2021. Acara dibuka dengan laporan sekretaris KIP, M Munzaer yang mengatakan bahwa PerKI SLIP disusun untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas layanan informasi publik bagi Badan Publik (BP). Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan resmi oleh Gede Narayana, selaku ketua KIP yang menambahkan dengan terbitnya PerKI Nomor 1 Tahun 2021, KIP mempunyai program untuk melaksanakan diseminasi ke semua Badan Publik (BP), agar PerKI ini dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan bersama dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut ia menjelaskan dalam PerKI ada bagian khusus mengenai pengadaan barang dan jasa yang merupakan bagian dari rencana aksi open government Indonesia sehingga mendorong keterbukaan informasi publik pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Pemateri dalam acara ini adalah Hendra J Kede, Wakil Ketua KIP sekaligus koordinator penyusunan SLIP, Wafa Patria Umma (Komisioner Komisi Informasi Pusat), M Syahyan (Komisioner Komisi Informasi Pusat), dan M Imam Nasef (Dosen Universitas Trisakti). Gambaran Umum mengenai Garis Besar PerKI SLIP disampaikan oleh Hendra J Kede dan M Syahyan, dilanjutkan dengan pemaparan Standar Layanan Informasi Publik oleh Wafa Patria Umma, dan diakhiri oleh pemaparan M Imam Nasef selaku Akademisi yang memberi masukan pada penyusunan PerKI No 1 Tahun 2021. Beberapa point penting dalam penyampaian materi oleh narasumber diantaranya adalah :

  1. Pedoman awal penyusunan PerKI adalah dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045 sebagaimana pidato Presiden saat Musrenbangnas 2019/Penjelasan UU Cipnaker, dimana secara ekonomi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat masuk dalam klasifikasi 5 (lima besar) terbaik.
  2. Terjadi pergeseran paradigma dalam menentukan Badan Publik (BP) khusus terkait dengan BP yang mengelola uang negara, dengan PerKI No 1 Tahun 2021 anak usaha milik negara sepanjang mengelola keuangan negara walaupun bukan APBD/APBN dikategorikan sebagai BP BUMN.
  3. Perki No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan PerKI No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Pengaturan tentang Barang dan Jasa (Barjas) tidak sedikitpun mengurangi hak dari PPID untuk mengecualikan informasi-informasi yang ada di dalam dokumen-dokumen Barjas yang diatur oleh pasal 15 ayat 9 PerKI No 1 Tahun 2021.
  5. Maksud dan Tujuan PerKI : memberikan kepastian hukum, mewujudkan tanggung jawab Badan Publik, memberikan arah kebijakan kepada Badan Publik, adapun tujuannya yaitu memberikan standar minimal bagi Badan Publik dalam memberikan layanan informasi, meningkatkan layanan informasi publik, memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemohon informasi publik, dan mewujudkan masyarakat informasi.
  6. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan aksebilitas bagi Penyandang Disabilitas, dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braile. Karena dalam UU dinyatakan dalam pasal 28 f setiap warga negara berhak mendapatkan informasi baik untuk dirinya (secara individu) atau kelompok sosialnya melalui jalur manapun, tanpa pengecualian. Sehingga diharapkan setiap Badan Publik memperhatikan sarana/prasarana untuk disabilitas agar memahami bagaimana mendapatkan akses informasi. Dikuatkan juga dalam UU Disabilitas pasal 24 UU No 8 Tahun 2016 dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui media yang mudah diakses berupa bahasa isyarat, braile dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.
  7. PerKI baru secara teknik perundang-undangan sudah jauh lebih baik dari PerKI sebelumnya karena dalam penyusunannya sudah disesuaikan dengan UU No 12 Tahun 2011. PerKI lahir dari amanat PerKI sebelumnya agar 3 tahun setelah berlaku (seharusnya 2013) dilakukan evaluasi sehingga lahirlah PerKI 2021 dan merespon perkembangan teknologi informasi terutama kaitannya dengan layanan informasi publik di era digital 4.0 saat ini. Juga kaitannya dengan problematika yang sering dihadapi baik dalam proses ajudikasi maupun dalam proses pelayanan publik itu sendiri di PPID Badan Publik yang kemudian dicoba diakomodasi dan termanifestasi dalam 10 materi/isu perubahan. Itulah dasar-dasar perubahan yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan PerKI baru, yang dari sisi materi lebih dari 50% perubahannya.
  8. Proses dan Mekanisme Uji Konsekuensi lebih mendetail pada PerKI 2021. Mengenai Informasi yang dikecualikan dalam perspektif perundang-undangan adalah UU tetapi tidak bisa dimaknai secara sempit, sehingga dapat memasukan aturan turunan dari Undang-undang di lembaga-lembaga BP yang diatur secara spesifik, selain yang ada dalam pasal 7, peraturan lembaga lembaga negara diakui sebagai peraturan perundang-undangan mengenai peraturan komisi atau lembaga dapat disinkronkan dan diharmonisasikan dalam menentukan dasar informasi dikecualikan agar lebih fleksibel dan lebih jelas.

Acara Sosialisasi ini dimoderatori oleh Agus Wijayanto (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat), dan dihadiri oleh Perwakilan PPID/Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Partai Politik (Parpol), dan CSO di seluruh Indonesia.

Kunjungan Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES) ke IPB University

Kunjungan Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES) ke IPB University

Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES)  beserta jajarannya ke IPB University salah satunya untuk mengunjungi pusat layanan public Student Service Centre (23/9). Kepala Biro Komunikasi, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS pada sesi kunjungan ini menjelaskan tentang jenis-jenis layanan yang diberikan di SSC beserta standar layanan yang telah ditetapkan dalam SK Rektor Nomor 263/IT3/HM/2021 yang meliputi service delivery dan manufacturing.

Selain itu hal lain yang disampaikan adalah tentang aplikasi berbasis web yang dikembangkan sebagai representasi SSC dimasa pandemic yang beralamat di http://helpcenter.ipb.ac.id dimana fitur ini telah terintegrasi dengan IPB Mobile.

Tamu kunjungan diajak berkeliling ke berbagai spot terbaik IPB dan berakhir di Agriculture Technology Park (ATP).