Prof Rachmat Pambudi: Ketahanan Pangan Bukan Hanya Soal Beras Sebagai Sumber Karbohidrat Utama

Indonesia masih dihadapkan pada tantangan ketahanan pangan, terutama terkait sumber karbohidrat yakni beras. Jutaan masyarakat masih bergantung pada beras. Di tengah perubahan iklim, tentu nasib masyarakat terhadap akses pangan beras dan sumber karbohidrat lainnya menjadi semakin sulit.

Prof Rachmat Prambudi, Guru Besar IPB University dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen mengatakan tantangan ketahanan pangan berfokus pada aspek akses pangan, gizi dan meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM). Ia mengatakan bahwa pemenuhan pangan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang sehingga masyarakat dapat hidup secara produktif. Hal ini sudah terangkum dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Ketahanan pangan bukan hanya negaranya yang tercukupi atau food station yang cukup. Bukan hanya setiap provinsi cukup, namun setiap individu memiliki akses terhadap pangan dan tercukupi serta terjamin mutu dan keamanannya. Harus tercukupi di setiap tataran negara,” ungkapnya dalam Webinar Propaktani “Upaya Mewujudkan Ketersediaan Beras Berkelanjutan Melalui Pelaku Perberasan Nasional“ yang digelar oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, (18/07).

Menurutnya, seringkali ketahanan pangan penekanannya terdapat pada tanaman pangan atau beras sebagai sumber karbohidrat. Tanaman pangan sebagai kebutuhan pokok memang penting, namun masyarakat terlalu bergantung pada beras. Menurutnya, dalam jangka panjang, konsumsi beras yang menurun justru positif. Konsumsi beras sudah di atas 100 kilogram per kapita per tahun sudah terlalu tinggi. Bahkan tertinggi di antara negara ASEAN dan dunia.

“Konsumsi beras harus diturunkan, diganti dengan konsumsi pangan yang lain. Pangan pokok atau karbohidrat diturunkan tapi protein dan mineral harus ditingkatkan. Contoh yang konkrit adalah seperti ikan, telur, ayam, daging dan sayur serta buah-buahan harus ditambah konsumsinya sementara sumber karbohidrat boleh diturunkan,” jelasnya.

Menurutnya, krisis daya beli juga dihadapi oleh masyarakat untuk mendapat pangan berkualitas. Hal ini harus menjadi fokus pemerintah. Negara harus mampu menjamin akses pangan dari sisi kuantitasnya dan kualitasnya. Masyarakat juga harus memiliki akses terhadap input produksi, mulai dari on farm hingga pasca panen.

Ia mengatakan terdapat dua strategi yang dapat diterapkan. Strategi dalam negeri dengan mempromosikan pangan bahwa dapat dicukupi dengan baik. Sedangkan strategi luar negeri dengan memproteksi pangan sehingga tidak ada intervensi luar negeri dalam produksi pangan.
“Bila sudah terpenuhi, terdapat dua kebijakan Yang harus dilaksanakan beriringan. Yakni kebijakan non harga melalui input produksi yang terpenuhi serta kebijakan harga dengan menjamin harga hasil tani. Harga produk pertanian dan produksi primer petani harus dilindungi, dalam hal perberasan adalah gabah,” imbuhnya.

Ia menilai bahwa negara tidak bisa hanya mengandalkan ketahanan pangan tanpa mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Indonesia harus mampu menghasilkan sumber karbohidrat sendiri bila gandum tidak cukup. Bila kondisi yang tercakup dalam undang-undang pangan Indonesia sudah tercukupi, masalah dan tantangan ketahanan pangan dapat dihadapi dengan lebih mudah. (MW/Zul)