Potensi Kerugian Bisa Mencapai 15,5 Triliun Rupiah, IPB University Gelar Evaluasi Bersama Langkah Penanganan Wabah PMK
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak kini menjadi persoalan pangan nasional. Upaya pencegahan nampaknya belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Terlebih penyakit ini mudah menyebar melalui udara. Dampaknya tidak hanya pada pangan nasional, namun perekonomian.
Membahas hal ini, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB University menggelar The 36th IPB Strategic Talk mengusung tema “Dampak Wabah PMK Beserta Langkah Penanganannya”, (27/05). Kegiatan ini penting mengingat isu kesehatan hewan memiliki relevansi dan urgensi besar.
Dr Rochadi Tawaf, Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (PPSKI) memaparkan bahwa dampak yang diakibatkan oleh wabah PMK ada dua bagian. Dampak langsung disebabkan oleh penurunan produksi dan perubahan dalam struktur populasi ternak. Sedangkan dampak tidak langsung berkaitan dengan biaya pengendalian wabah PMK.
“Bila terjadi wabah PMK di salah satu wilayah pada populasi sapi atau kerbau di Indonesia, potensi kerugiannya bisa mencapai 15,5 triliun rupiah,” katanya. Dampak negatifnya, katanya, juga akan terjadi terhadap perdagangan di dalam dan luar negeri. “Pola kompartemen dalam mobilisasi ternak dapat diterapkan untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang terjadi. Sehingga sub populasi ternak hidup atau produk yang tidak rentan dapat diperdagangkan secara aman,” imbuhnya.
Sementara itu, drh Pebi Purwo Suseno, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI mengatakan pemerintah juga telah mengimplementasikan prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan PMK. Aksi penanganan PMK juga dibagi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk memproses secara cepat pengadaan vaksin PMK sebanyak tiga juta dosis yang ditargetkan tercapai pada bulan Juni nanti. Vaksinasi diharapkan akan dapat berhasil memberantas PMK di Indonesia,” jelasnya. Menjelang Idul Adha tahun 2022, imbuhnya, pendataan dan sosialisasi PMK kepada pedagang hewan kurban juga akan dilakukan oleh seluruh dinas kabupaten dan kota. Penyuluhan petunjuk teknis pelaksanaan pemotongan kurban saat wabah PMK sudah disiapkan untuk jadi pedoman di seluruh daerah.
Menanggapi paparan kedua narasumber di atas, Dr drh Hadri Latif, Dosen IPB University dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) mengatakan semua pihak perlu melihat bahwa wabah PMK merupakan tantangan bersama sehingga dapat menjadi evaluasi ke depan. Beberapa daerah masih terjadi jalur-jalur yang menjadi titik kritis masuknya produk hewan ilegal. Sehingga menjadi jalur masuk beberapa virus yang tadinya tidak ada di Indonesia.
“Hal ini menjadi bukti evaluasi bagaimana terkait dengan sistem kesehatan hewan kita secara nasional. Karena tentunya keterbatasan petugas di titik-titik jalur masuk (produk hewan) tidak benar-benar dalam pengawasan. Kemudian bagaimana peran pemerintah daerah menjadi kritik kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pada tatanan daerah juga masih banyak hambatan. Otonomi daerah membuat urusan kesehatan hewan peternakan dianggap bukan urusan wajib. Hanya dua prinsip dasar penanganan yang bisa diimplementasikan, misalnya pembatasan lalu lintas. Prinsip penanganan ini juga masih perlu evaluasi efektivitas secara teknis.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya belum memiliki kesiapan. Terlebih belum adanya dinas khusus untuk menangani wabah ini,” ujarnya. Ia berharap bahwa kebijakan turunan bisa menghasilkan kebijakan yang berdasarkan kondisi riil di masyarakat. Karena dampak terbesar dari wabah ini adalah peternak kecil. (MW/Zul)
Sumber : https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/potensi-kerugian-bisa-mencapai-15-5-triliun-rupiah-ipb-university-gelar-evaluasi-bersama-langkah-penanganan-wabah-pmk/b9b8ef707427939a164323ee8fb5d90b
