Perkuat Kajian Green Economy, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Kunjungi IPB University

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kampus IPB Dramaga, Bogor, (14/2) dalam rangka melakukan sosialisasi kertas putih (white paper) green economy. Kedatangan BKSAP DPR RI disambut langsung oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga.

Dalam kesempatan ini, BKSAP menerangkan diplomasi parlemen DPR-RI dalam isu perubahan iklim. Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, menyampaikan bahwa pihaknya secara resmi telah meluncurkan White Paper Green Economy (Buku Putih Ekonomi Hijau) pada bulan Januari lalu.  Ia menambahkan, “Kunjungan kerja ke IPB University ini merupakan bagian dari soft power diplomacy. Kami memandang IPB University sebagai kampus terbaik di Indonesia. Sehingga menjadi bagian penting dalam kaitannya dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Saat ini seharusnya sudah memasuki decade of action dalam SDGs 2030. Jadi, kami ingin mensosialisasikan white paper green economy yang sudah kami susun sekaligus meminta masukan dari IPB University mengenai agenda green economy,” ungkap Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI.

Selanjutnya, Prof Arif Satria, Rektor IPB University, menyampaikan bahwa IPB University menyambut baik kunjungan kerja ini. Menurutnya, IPB University juga telah lama memiliki concern terkait perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan green economy.
Sebelum memulai diskusi, ia memperkenalkan para pakar IPB University yang fokus dalam kajian-kajian perubahan iklim, green economy, dan sustainable development goals.

“IPB University juga memiliki concern terhadap diplomasi-diplomasi perubahan iklim. Saat ini IPB University telah membuka program studi S2 Environmental Diplomacy yang fokus pada isu-isu lingkungan dan diplomasi. Kami juga telah mengundang diplomat dan duta besar dari Uni Eropa bekerja sama dengan lembaga dari Jerman untuk menunjukkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” kata Prof Arif Satria.

Dalam kunjungan yang bertajuk BKSAP Day ini, Sahar Sitorus, pimpinan BKSAP DPR menjelaskan bahwa BKSAP DPR RI bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.
Ia menambahkan bahwa BKSAP DPR RI memiliki peran sebagai penjuru (focal point) atau ujung tombak (superhead) diplomasi parlemen dalam forum-forum diplomasi internasional. Di antaranya adalah ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2022 di Bali.

BKSAP DPR RI berharap mendapat masukan dari para pakar yang ada di IPB University berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim, green economy dan SDGs 2030 yang akan dibawa oleh DPR RI ke forum-forum internasional.
“Kami sangat terkesan atas banyak masukan dari IPB University. Saya yakin apa yang dilakukan IPB University adalah hasil riset atau research based evidence, baik dalam hal energy, agriculture, forestry, diplomacy, waste management, termasuk sinkronisasi antar pemerintah dan parlemen. Kita sebagai tuan rumah IPU ke-144 tahun ini, inovasi hasil riset IPB University ini perlu kita tampilkan dalam forum IPU, sehingga dunia tahu dan sekaligus memberi inspirasi,” ujarnya.

Wakil Rektor bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University, Prof Dodik Ridho Nurrochmat dalam sesi diskusi menjelaskan pentingnya mengangkat isu climate justice (keadilan iklim) untuk diplomasi-diplomasi perubahan iklim. Ini karena Indonesia selama ini dianggap sebagai negara penghasil emisi yang besar.

“Padahal berdasarkan studi terbaru, penghasil emisi terbesar itu bukan Indonesia. Penghasil emisi terbesar adalah dari negara-negara maju. Indonesia justru negara dengan risiko iklim yang tinggi. Sehingga, agenda pengurangan emisi untuk mengatasi perubahan iklim tersebut harus ditempatkan secara proporsional, dengan melihat kontribusi dan perkembangan ekonomi masing-masing negara,” ujarnya.

Menurutnya, tidak adil ketika target pengurangan emisi di setiap negara ini dipukul rata. “Karena jelas berbeda, dan tidak adil jika saudara-saudara kita di Kalimantan, Papua, dan beberapa daerah lainnya yang sebenarnya emisinya rendah justru diminta segera mengurangi emisinya,” imbuhnya.

Hadir dalam pertemuan ini Dr Sihar PH Sitorus, BSBA, MBA (F-PDIP), Dr Fadli Zon, SS, M.Sc (F-Gerindra), Dr Mardani Ali Sera, MEng (F-PKS), Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD), Ir Achmad Hafizs Thohir (F-PAN), Irine Yusiana Roba Putri, SSos, MCOMN &MEDIAST (F-PDIP), Himmatul Aliyah, SSos, MSi (F-Gerindra), Drs H Darul Siska (F-PG) serta para pakar IPB University diantaranya, Prof Rizaldi Boer, Prof Akhmad Fauzi, Prof Budi Mulyanto dan pakar lainnya yang hadir secara daring. (Rz/Zul)