Pemkab Blora Sosialisasikan Data Desa Presisi bersama IPB University
Upaya memperluas pelaksanaan Data Desa Presisi (DDP), Pemerintah Kabupaten Blora (Pemkab), Jawa Tengah mengadakan sosialisasi dengan mengundang Dr Sofyan Sjaf, penggagas inovasi Data Desa Presisi (DDP), 14/7. Sosialisasi bertujuan memperkenalkan sekaligus menunjukkan keunggulan DDP yang sudah dipergunakan selama ini.
Sosialisasi DDP merupakan upaya memperkenalkan keunggulan pendataan akurasi tinggi menggunakan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM). Diungkapkan pula DDP dari dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus sebagai acuan utama.
Dr Sofyan menuturkan awal mula ia menggagas DDP, “Data Desa Presisi sudah dimulai sejak 2006, momentum saat Undang-Undang Desa hangat dibicarakan dan kami melakukan riset di IPB University untuk mempresisikan data,” ungkapnya saat di Ruang Pertemuan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bidang Pengabdian Masyarakat ini menuturkan, dengan DDP, betapa mudah melakukan pemutakhiran data. Hal itu karena sepenuhnya menggunakan sumber daya pendata warga desa setempat, sehingga pemutakhiran data bisa dilakukan setiap dua bulan sekali seperti data demografi.
Selain itu lanjut Dr Sofyan, kini DDP bisa juga untuk menghitung inflasi dengan pemodelan tertentu. “Inflasi di tingkat desa bisa diukur dengan tepat. Bila inflasi tingkat desa bisa terukur dengan presisi tinggi, maka demikian pula hingga di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga seluruh Indonesia,” terangnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, SE, MSi memberikan apresiasi dan akan menerapkan pendataan DDP tersebut di Kabupaten Blora. “DDP harus dikawal oleh Bapak Camat dan Kades supaya terlaksana dengan baik sehingga dapat diketahui berbagai indikator makro di masing-masing desa untuk pengambilan keputusan di masing-masing desa,” kata Komang.
Indikator makro tersebut antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Desa. (IPD), Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Komang menghendaki adanya manfaat tambahan yang bisa didapatkan apabila terlaksana DDP yakni, bisa digunakan juga untuk memetakan pupuk bersubsidi.
“Pupuk bersubsidi harus didapatkan oleh petani, yang pasti bisa didapatkan oleh mereka yang berhak bila tersedia peta penyalurannya yang akurat. Saya menyerukan pada seluruh camat dan kepala desa agar DDP dikawal untuk mendapatkan data valid dalam perhitungan indikator makro,” tambahnya.
Yayuk Windrati, SIP Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora menanggapi betapa lembaga yang dipimpinnya sangat membutuhkan data dengan akurasi tinggi. ”Data Desa Presisi ini sangat cocok digunakan dan diimplementasikan untuk perencanaan oleh Bappeda Kabupaten Blora,” ujarnya.
Sosialisasi juga dihadiri para camat dan kepala desa (kades) se-Kabupaten Blora. Kades Plosorejo setuju bahwa masih terdapat 30 persen data error di desa. Ia juga melihat bahwa kriteria miskin yang dipakai negara masih membingungkan. “Kami sangat butuh aplikasi yang bisa menunjukkan data riil yang ada di masyarakat kami,” ujar Kades Plosorejo yang berharap semua masalah galat data bisa dituntaskan dengan DDP. (*/Rz)
Sumber : https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/07/pemkab-blora-sosialisasikan-data-desa-presisi-bersama-ipb-university/b8f3beb8148aea8966b181f714c382c5
