Kemenko PMK Gandeng Departemen IKK IPB University Tangani Kemiskinan Ekstrem pada Keluarga Nelayan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia tahun 2021 turun tipis jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah penduduk miskin per Maret tahun 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta dan tahun 2020 adalah 10,19 persen atau 27,55 juta.  Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, namun secara absolut jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi.

Data BPS juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 4 persen atau 10,86 juta jiwa yang mengalami kemiskinan ekstrem. Selama tiga tahun terakhir (2019-2020), tingkat kemiskinan ekstrem mengalami kenaikan, sementara target Indonesia pada tahun 2024 mencapai nol persen kemiskinan ekstrem.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bekerjasama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University untuk menyusun Desain Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Keluarga Nelayan.
Kedua pihak menggelar diskusi yang dihadiri dinas terkait di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu.

Wakil IPB University yang hadir adalah Dr Tin Herawati dan Dr Istiqlaliyah Muflikhati dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) dan Prof Rilus Kinseng dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.

“Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19 persen, melebihi tingkat kemiskinan ekstrem tingkat nasional. Masyarakat yang hidup di kawasan pesisir adalah mayoritas nelayan yang kemampuannya diperoleh secara turun temurun. Faktanya nelayan merupakan kelompok masyrakat yang masih tergolong miskin dan bahkan dianggap sebagai kelompok masyarakat yang termiskin dari yang miskin (the poorest of the poor),” ujar Dr Tin Herawati, Ketua Departemen IKK IPB University.

Menurutnya, kemiskinan membawa dampak terhadap kehidupan keluarga. Yaitu menurunnya daya beli, ketidakmampuan memberikan pendidikan yang layak bagi anak, kondisi kesehatan yang buruk, kerawanan pangan dan menurunnya kesejahteraan keluarga.
“Untuk mendapatkan hasil yang akurat, diskusi selanjutkan akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku dan Papua. Diharapkan dari kajian ini dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dan berbagai pihak terkait dalam pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya pada keluarga,” tandasnya. (**/Zul)