Dr Sofyan Sjaf Suarakan Kedaulatan Pangan dari Desa, Penopang Utama Lewati Krisis Pangan

Situasi pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina telah menyadarkan Indonesia bahwa kedaulatan pangan merupakan keniscayaan. Pedesaan yang sering diabaikan oleh pemerintah seharusnya menjadi penopang utama bagi negara untuk melewati krisis pangan.

Dr Sofyan Sjaf, Dosen IPB University dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia menjelaskan dalam Kajian Kedaulatan Pangan dari Desa, (17/7) bahwa kedua krisis dunia tersebut harus dijadikan remomentum kedaulatan pangan Indonesia. Ancaman krisis pangan akibat pandemi menyadarkan bahwa pangan adalah soal hidup mati bangsa.

Ia menegaskan bahwa kesejatian pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan sektor pertanian.  “Krisis ini juga memperkuat bahwa desa sebagai basis pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Sangat disayangkan fokus pemerintah terhadap sektor pertanian desa masih minim,” katanya.

Menurutnya, dampak perang serta inflasi berimplikasi pada kebutuhan pangan dan distribusinya. Akibatnya mobilitas logistik pangan antar negara menjadi terbatas. Hal ini juga mengungkapkan minimnya kesadaran bahwa potensi financial flow konsumsi pangan di pedesaan Indonesia adalah setengah dari pendapatan negara di tahun 2022.

“Perputaran uang di desa untuk konsumsi 45 jenis komoditas pertanian dari studi desa presisi sebanyak 1.169,50 triliun per tahun. Artinya, krisis ini mempertegas inflasi yang terjadi semakin berbahaya untuk kedaulatan pangan Indonesia.  Ia mengatakan bahwa potensi sumber daya desa masih tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Alokasi dana desa yang dibagikan juga dinilai masih kurang tepat. Kelembagaan ekonomi rakyat di pedesaan tidak diorientasikan sebagai wadah konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan.

Tidak adanya data akurat atau presisi juga mengakibatkan perencanaan dan implementasi yang sering gagal. Tidak sedikit mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan.
Menurutnya, tidak ada jalan keluar lain selain memberdayakan desa. Rezim produksi berbasis lokal harusnya didorong untuk mengembalikan senyum petani daripada rezim perdagangan. Sentralisasi data desa, problem mindset generasi muda yang bukan menciptakan pasar. Lemahnya sumberdaya di sektor pertanian dan desa juga perlu segera diatasi.

“Cara tepat menanggapi isu dan konflik yang sedang terjadi saat ini adalah dengan membangun kesadaran betapa pentingnya local food production ketika terjadinya gejala globalisasi,” ujar Dr Sofyan.  Di samping itu, tambahnya, harus membangun kesadaran terhadap tenaga kerja produktif yang balik ke desa dan ekonomi pertanian sebagai soko guru. Serta sadar bahwa kekayaan sumber daya negara agraris terdapat di desa.

“Bila kesadaran tersebut sudah terbangun, maka tantangan terkait populasi penduduk yang terus bertambah, perebutan sumberdaya alam di pedesaan, hingga teknologi yang semakin pesat dapat diatasi dengan sendirinya,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan tata kelola pembangunan pertanian berorientasi kedaulatan pangan melalui penguatan dan kebijakan terhadap akses input produksi. Sehingga tidak lagi bergantung pada sumberdaya non lokal. Penguatan produksi dan pasca produksi juga turut didukung dengan inovasi dan pengembangan strategi riset pertanian. Di setiap wilayah seharusnya terdapat learning atau farmer center berbasis komoditas.

“Terakhir dengan melakukan tiga bentuk pengorganisasian. Pertama, pengorganisasian sosial yang mampu mencetak inovator yakni pemuda desa. Kedua, pengorganisasian ekonomi-produksi yang dilakukan di hulu hilir dan diorganisasikan dengan mendorong sociopreneur,” terangnya.

Menurutnya, hal ini telah dibuktikan dengan program Merdesa Food yang dibangun IPB University. Pengorganisasian karakter dengan memperkuat norma seperti totalitas, integritas, dedikasi dan loyalitas. Tidak luput mencetak aktivis desa yang mampu membuktikan bahwa Indonesia bisa berdaulat pangan dengan berbasis data desa presisi. (MW/Zul)